Free songs

LKPP

Sebagai subsistem dari sistem birokrasi yang lebih besar LKPP dituntut untuk mengikuti proses reformasi birokrasi yang saat ini menjadi salah satu agenda penting Pemerintah. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, reformasi birokrasi yang sedang dan akan terus dilakukan di LKPP merupakan proses untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi LKPP agar menjadi lebih baik, yaitu menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP menjadi sangat penting dan relevan bukan hanya karena reformasi birokrasi telah menjadi kebijakan dan program nasional yang harus diikuti oleh seluruh komponen atau institusi birokrasi di Indonesia, melainkan juga mengingat peran dan fungsi LKPP dalam merumuskan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah sangat berkaitan dengan proses reformasi itu sendiri terutama reformasi dalam tata kelola belanja Pemerintah/keuangan negara. Dalam hal ini LKPP memiliki peran untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja Pemerintah sehingga diperoleh barang/jasa publik yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga yang masih relatif baru, praktek birokrasi yang ada di LKPP masih dalam tahap pembentukan landasan sistem birokrasi sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsinya, yang tidak terlepas dari reformasi birokrasi yang sedang diterapka di Indonesia. Sebagai lembaga baru yang lahir pada era reformasi, maka dalam proses pendiriannya LKPP sudah mulai menerapkan prinsip yang sesuai dengan semangat reformasi itu sendiri, terutama dalam hal tata kelola Pemerintahan yang baik. Salah satu contohnya adalah dalam proses rekrutmen dan seleksi pejabat/pegawai eselon 2 sampai dengan staf. LKPP berhasil menerapkan sistem rekrutmen yang dilandasi prinsip-prinsip transparansi, persaingan dan kompetisi secara terbuka, non-diskriminatif, serta berbasis kompetensi, dalam prosesnya juga melibatkan konsultan SDM yang independen.

Keberhasilan penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik di LKPP terlihat dari hasil penilaian atas laporan keuangan LKPP. Pada tahun 2011 sebagai tahun pertama audit yang dilakukan oleh BPK, LKPP mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2010 demikian pula di tahun 2012 LKPP juga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2011. Hal tersebut merupakan salah satu keberhasilan yang patut dibanggakan. Namun dengan pencapaian tersebut bukan berarti LKPP tidak menghadapi kendala atau masalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi. Fokus reformasi birokrasi di LKPP dalam hal ini lebih dititikberatkan pada upaya untuk memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi LKPP agar menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif.

Leave a Reply