Free songs

Program Pelatihan

 

PELATIHAN KHUSUS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  1. Bimtek Persiapan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaang Barang/Jasa Pemerintah (Secara Manual atau Berbasis Komputer)
  2. Workshop Pembentukan ULP dan Proses Pengadaan Bagi Pokja/Pejabat Pengadaan
  3. Workshop Proses Pengadaan dan Manajemen Proyek bagi Pejabat Pembuat Komitmen
  4. Sosialisasi Peraturan Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (50JP)
  6. Pelatihan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Pendampingan Persiapan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan.
  8. Workshop Peningkatan Kompetensi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  9. Bimtek Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Menengah Dilengkapi Standar Dokumen Pengadaan Pemerintah
  10. Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Swakelola;
  11. Penyegaran dan Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Sosialisasi Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah     Melalui E-procurement dalam Pelaksanaan Kewajiban E-procurement Tahun 2012
  12. Workshop Teknik Pembuatan Kontrak Dan Pengenalan Hukum Kontrak
  13. Workshop Teknik Penentuan Dan Penetapan HPS Dalam Sistem Pengadaan Nasional
  14. Workshop Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran Dalam Sistem Pengadaan Nasional
  15. Workshop Teknik Penerapan Dan Simulasi E-Procurement Pada Sistem Pengadaan     Pemerintah
  16. Workshop Pedoman Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung (Aspek Hukum, Prosedur Pelaksanaan, Standar Dokumen, dan Pelaporan) Berdasarkan Perpres No. 70/2012 dan Perka LKPP No. 14/2012
  17. Workshop Pedoman Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Pengguna Anggaran ( PA/KPA )
  18. Perencanaan dan Pembiayaan Proyek.

 

PENGEMBANGAN SDM UNTUK PEMERINTAH DAERAH (Non PBJ):

  1. HUKUM.
    1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dalam Suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (SAKIP) dan Dokumen Penetapan Indikator Kinerja
    2. Pedoman dan Teknik Penyusunan Peraturan (Legal Drafting)
    3. Pemahaman Hukum Administrasi Negara, Pidana dan Perdata Bagi Aparatur Pemerintah
  2. MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI.
    1. Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah (PAD) Serta Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
    2. Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah (Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan)
    3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
    4. Pedoman Teknis Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah.
    5. Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
    6. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
    7. Analisa Laporan Keuangan
    8. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
    9. Pelatihan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006, No. 59 Th. 2007, No. 32 Th. 2008
    10. Pengelolaan Barang Milik Daerah (sesuai Permendagri No. 17 Th.2007)
  3. MANAJEMEN ASET DAN LOGISTIK.
    1. Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Serta Pedoman Penyusunan Laporan Aset Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
    2. Teknik Penilaian dan Metode Inventarisasi Aset Pemerintah.
    3. Manajemen Logistik dan Pengelolaan Inventori Pemerintah.
    4. Harmonisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Menuju Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  4. TEKNOLOGI INFORMASI.
    1. Implementasi Sistem Promosi Potensi Daerah Berbasi Website.
    2. Sistem Informasi Manajemen SKPD Berbasis Website
    3. Implementasi Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik
  5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
    1. Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA, RAPBD) Berbasis Kinerja.
    2. Pungutan Kapasitas dan Kinerja SKPD Melalui Penguasaan Teknis Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja SKPD
    3. Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
  6. REFORMASI BIROKRASI.
    1. Penyusunan Road Map dan Grand Disain Reformasi Birokrasi
    2. Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Perepan Standar Pelayanan
    3. Penyusunan Peta Strategis Organisasi Pemerintah dan Indikator Kinerja Utama
    4. Manajemen Resiko dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal
    5. Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintahan
  7. TATA USAHA DAN ADMINISTRASI.
    1. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
    2. Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Pemerintah
    3. Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Kearsipan Pemerintah
  8. KEPEGAWAIAN
    1. Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pengembangan Budaya Kerja
    2. Pemetaan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
    3. Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
    4. Penyusunan Standar Kompetensi dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
    5. Struktur Penilaian Prestasi Kerja, Potensi dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil
  9. LEGISLATIF/DPRD
    1. Pelatihan Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota
    2. Sosialisasi Revisi Paket UU Politik
    3. Pelatihan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis Kinerja
    4. Good Corporate govarnance
  10. PELATIHAN LAINNYA
    1. Achievement Motivation Training
    2. Efective Leadership
    3. Shop Floor Management
    4. Win – win Solution-Negoitation in Business
    5. Marketing Strategy.
    6. Persiapan Menjelang dan Sesudah Pensiun

Leave a Reply